Gemilangpos.com, Jambi – Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan potensi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Sebagai langkah strategis, Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Harmonis, memimpin delegasi bersama empat pimpinan BLUD SMK melakukan konsultasi intensif ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (15/4/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tersebut difokuskan pada sinkronisasi regulasi terkait penetapan tarif barang dan jasa yang dihasilkan unit-unit BLUD SMK di Provinsi Jambi.
Konsultasi ini dinilai sangat penting agar operasional SMK yang telah berstatus BLUD memiliki payung hukum yang kuat dalam menjalankan aktivitas ekonomi sekolah.
Harmonis menegaskan, langkah ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendorong kemandirian sekolah kejuruan.
“Kedepan, kita berharap empat BLUD SMK yang ada saat ini terus berkembang secara profesional. Penyesuaian tarif yang tepat dan sesuai regulasi Kemendagri akan membantu sekolah mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2026,” ujarnya.
Dalam agenda tersebut, turut hadir Kepala Bidang Pendapatan Bappeda Provinsi Jambi guna memastikan skema pengembangan pendapatan di sektor pendidikan berjalan sejalan dengan target pembangunan daerah secara makro.
Sinergi antara Dinas Pendidikan dan Bappeda ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan kejuruan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga mandiri secara finansial melalui hilirisasi produk-produk unggulan hasil karya siswa.
Harmonis menegaskan, transformasi BLUD SMK memiliki sejumlah poin penting, di antaranya mengubah hasil praktik siswa menjadi barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi.
Selain itu, seluruh transaksi barang dan jasa harus memiliki dasar hukum yang sah melalui koordinasi dengan Kemendagri, sekaligus mendorong pertumbuhan pendapatan sekolah yang nantinya dikelola kembali untuk peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan.
“Pendapatan yang diperoleh akan dikembalikan untuk mendukung peningkatan sarana prasarana serta mutu pendidikan di SMK,” tegasnya.
Dengan penguatan regulasi ini, SMK di Jambi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus mencetak lulusan yang siap terjun ke dunia usaha dan industri.