Gemilangpos.com, Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Provinsi Jambi dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2026 sekaligus membahas rencana pembangunan untuk 2027 dan 2028.
Rapat tersebut berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, kepala balai Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya sinkronisasi program pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran, tepat guna, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Menurut Al Haris, keselarasan data dan perencanaan antara balai kementerian dengan pemerintah daerah menjadi hal penting agar pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
"Keselarasan data dan perencanaan antara balai kementerian dengan pemerintah daerah sangat krusial untuk mencegah ketidaksesuaian lokasi pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan," ujar Al Haris.
Selain evaluasi pembangunan, Gubernur juga menyoroti peluang pengembangan kawasan ekonomi baru melalui pembangunan jalan tol. Ia berharap keberadaan jalan tol tidak hanya menjadi jalur transportasi orang dan barang, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
Kawasan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, serta sejumlah wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menurutnya, perlu didorong menjadi pusat pertumbuhan baru dengan hadirnya pasar, fasilitas pelayanan publik, hingga rumah sakit.
Dengan demikian, manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan lebih luas dan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
Percepatan Pelabuhan Ujung Jabung dan Jembatan Sungai Rambut
Dalam rapat tersebut, Al Haris juga menegaskan komitmen Pemprov Jambi untuk mendorong percepatan proses lelang pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung.
Pemprov Jambi akan mengintensifkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan guna mengawal tindak lanjut rencana lelang proyek pelabuhan tersebut kepada pihak swasta. Terlebih, minat investor terhadap proyek strategis itu disebut sudah ada.
Di sisi lain, pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung harus disinergikan dengan pembangunan Jembatan Sungai Rambut yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Kedua proyek strategis ini saling berkaitan dan tidak boleh saling menunggu agar konektivitas wilayah dapat segera terwujud secara utuh," tegasnya.
Menurut Al Haris, keterpaduan kedua proyek tersebut penting untuk memperkuat konektivitas wilayah sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi baru di Provinsi Jambi.
Infrastruktur Pascabencana Jadi Perhatian
Persoalan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam, seperti longsor dan banjir, juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam rakor tersebut.
Al Haris mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk memaksimalkan pengajuan bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Setiap usulan harus dilengkapi data pendukung dan dokumentasi hasil verifikasi yang valid agar proses penanganan dapat berjalan lebih optimal.
Ia juga berencana mengajak para bupati dan wali kota melakukan audiensi langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperjuangkan berbagai program prioritas dan pembangunan strategis di Provinsi Jambi.
"Ke depan, saya akan mengajak para bupati dan wali kota untuk melakukan audiensi langsung dengan Kementerian PUPR guna memperjuangkan program-program prioritas dan strategis bagi kemajuan Provinsi Jambi," pungkasnya.
Kebutuhan Infrastruktur Masih Besar
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muzakkir, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.
Ia menegaskan pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan, harus berjalan searah sesuai kewenangan masing-masing.
Muzakkir mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah daerah masih terbatas.
"Kita mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah daerah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota," kata Muzakkir.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan perencanaan pembangunan infrastruktur Jambi untuk 2027 dan 2028 semakin terarah, terintegrasi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sinkronisasi lintas pemerintahan juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan konektivitas, membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.