Gemilangpos.com, Jambi Keputusan pemberhentian angkutan batubara melintasi jalan nasional menjadi keputusan bersama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jambi bersama dengan unsur forkompinda. Hal ini disampaikan oleh ketua DPRD provinsi Jambi Edi Purwanto Rabu (3/1)
Edi Purwanto menyebut bahwa langkah ini diambil oleh menjadi komitmen dari jalur khusus angkutan batubara sehingga terealisasi sebagaimana wacana pemerintah. Selama ini jalan khusus angkutan batubara disebutkan oleh Edi Purwanto tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.
“Sehingga dalam rapat kemarin saya bersama pak gubernur dan unsur forkompinda TNI polri memutuskan untuk seluruh angkutan batubara tidak diizinkan untuk melintas di jalan nasional alternatifnya itu melalui sungai ujarnya.
Edi Purwanto selama ini mengatakan bahwa jalan khusus angkutan batubara harus segera direalisasikan sebagai satu-satunya solusi dalam menyelesaikan segelumit masalah yang terjadi karena angkutan batubara yang melintasi jalan nasional yang juga dilalui oleh masyarakat umum.
“dari awal saya sudah mendorong bagaimana jalan khusus ini harus segera diselesaikan bahkan sudah berkali-kali saya berstatement jalan khusus ini adalah solusi utama maka tegas saja kalau saya sudah cukup lama mendorong stop angkutan batubara sampai jalan khusus terealisasi terangnya”
Sementara itu dalam kesempatan ini Edi Purwanto menyebut bahwa dengan keputusan yang ada saat ini di mana angkutan batubara dialihkan menggunakan jalur sungai perlu adanya pengawasan yang ketat dan serius hal ini lantaran selama ini sudah sedemikian aturan dibuat namun masih belum efektif dalam mengatasi angkutan batubara.
Namun di sisi lain Edi Purwanto mengingatkan bahwa bukan berarti jalan khusus yang menjadi solusi utama penyelesaian persoalan angkutan batubara ini tidak dilaksanakan maka dalam hal ini Edi Purwanto mendorong pemerintah untuk mengevaluasi vendor yang berkomitmen membangun jalan khusus.
“Atas keputusan yang ada kita minta agar Polda Jambi melalui dit lantas dan dipol air Polda Jambi dan seluruh stakeholder terkait untuk betul-betul mengawasi dan memberikan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang ada aturannya”
“Kita minta pemerintah untuk evaluasi vendor yang akan membangun jalan khusus ini pungkasnya”
