Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan di Dampingi Ketua TP PKK Inhil Hj Zulaikhah, beserta Kepala Dinas PMD Inhil, Kepala Dinas DLHK Inhil dan Camat Kemuning, berkesempatan menyerahkan Nomor Induk Kepala Desa (NIKD) dan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) kepada kepala desa dan perangkat desa se- Kecamatan Kemuning, di selensen Point Kelurahan Selensen, Selasa, (19/09/23).
Bupati Wardan menyampaikan untuk mendorong seluruh perangkat desa di seluruh Inhil segera memiliki NIKD dan NIPD sebagai salah satu dasar tertib administrasi kepegawaian perangkat desa.
Lebih lanjut Bupati Wardan berharap dengan diberikannya NIPD tersebut pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal.
“Harapannya dengan adanya nomor ini perangkat desa tentunya bisa sebagai bukti bahwa aparatur desa ini resmi atau sah terdaftar dalam pemerintah desa bisa dicantumkan di setiap proses administrasi. Selain itu perangkat desa yang melayani masyarakat bisa terdeteksi sehingga pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik lagi,” jelasnya .
NIKD dan NIPD ini sebagai acuan, mengingat jabatan perangkat desa di beberapa wilayah merupakan jabatan yang rawan pemecatan. Seperti diketahui, banyak desa yang kepala desanya dengan mudah merotasi, bahkan memecat perangkat desa setelah pemilihan kepala desa.
Siapa pun bisa saja diberhentikan tidak hanya PPDI, tapi prosedurnya harus baku, tahapannya jelas, pelanggarannya juga harus jelas, atas dasar itu baru boleh dihentikan,” tutur Bupati.
“Penerbitan NIPD ini bukan di terbitkan oleh Bupati tapi di terbitkan langsung oleh pemerintah pusat, dengan tujuan mencatat seluruh Kepala desa dan perangkat Desa secara Nasional. Sehingga nomor yang tertera itu bukan hanya sekedar nomor yang di acak semata, namun itu jelas merupakan identitas perangkat secara pribadi yang sikron dengan KTP," Tutupnya.
