GEMILANGPOS.COM, Setelah diluncurkannya oleh Presiden RI Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap KUMKM pada 28 Maret 2022 lalu, proses pendataan KUMKM sudah mulai dilakukan sejak tanggal 1 April 2022.
Proses pendataan akan dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Dengan target 40 ribu data KUMKM di Inhil masuk dalam basis data tunggal.
"Atas dasar itulah, kita mulai melakukan pendataan KUMKM, yang dilaksanakan oleh Enumerator," ujar Aldi.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop dan UKM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tentunya sangat berkomitmen untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan pendataan lengkap tahun 2022, sebagai dasar basis data tunggal Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM).
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Diskop dan UKM Ir H Illyanto MT melalui Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil, Aldi Kusnandar saat berbincang dengan awak media di ruang kerjanya, belum lama ini.
Sedangkan dasar hukum penyelenggaraannya, antara lain Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana pada Pasal 88 dijelaskan mengenai Pembangunan Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM, paling lambat 2 tahun setelah diundangkan.
Lalu, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM, yang mana pada Pasal 55 Mengamanatkan Basis Data Tunggal UMKM dikoordinasikan oleh kementerian
Kemudian juga Peraturan Presiden (Perpres) nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indoensia sebagai panduan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan terpadu.
Pendataan Lengkap KUMKM sendiri, lanjutnya, akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2022 hingga 2024. Dimana, pada tahun 2022 ini KemenkopUKM menargetkan Pendataan Lengkap KUMKM secara nasional adalah sebanyak 14,5 Juta data.
"Untuk target kita di Kabupaten Inhil adalah sebanyak 40 ribu data," terang Aldi.(gallery)
