GEMILANGPOS.COM, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi kembali berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2022 atas pemeriksaan laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021, predikat WTP ini merupakan yang kesepuluh kalinya bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini telah mencerminkan Pemerintah Provinsi Jambi konsisten dalam menyajikan laporan keuangan, sehingga Gubernur Jambi, Al Haris bersama Pemerintah Provinsi Jambi berhasil mempertahankan opini WTP untuk kesekian kalinya.
Gubernur Al Haris menyatakan, Pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menunjukan konsistensi Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyajikan laporan keuangan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut disampaikan Al Haris pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi tentang Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Provinsi Jambi, Selasa (24/05/2022).
“Alhamdulillah, tahun ini Pemerintah Provinsi Jambi kembali menerima Predikat Opini WTP dari BPK RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Tentunya kita sangat bersyukur atas Predikat WTP ini, sembari berharap agar Predikat WTP ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.
Al Haris mengatakan Opini WTP merupkan buah dari kerja keras semua perangkat daerah. Saya sangat mengapresiasi semua Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi beserta seluruh jajaran atas kerja keras dan kerja sama dalam pelaksanaan program pembangunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
“Saya minta semua Kepala Perangkat Daerah dan jajaran terus bekerja lebih baik dan lebih sinergis lagi, manakala ada kelemahan dan kekurangan tahun ini, harus kita perbaiki untuk tahun depan dan tahuntahun selanjutnya, supaya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi lebih baik lagi,” kata Al Haris.
Al Haris menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi telah berusaha melaksanakan program pembangunan dan menyajikan laporan realisasi anggaran pelaksanaan program pembangunan tersebut semaksimal mungkin, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang dikelola Pemeerintah Provinsi Jambi. Namun demikian, dalam pelaporan tersebut Pemerintah Provinsi Jambi tentunya juga membutuhkan bimbingan dan supervisi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah, dan tentunya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
