Gemilangpos.com, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025, yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (18/6/2026). Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz.
Kepala BPK Perwakilan Jambi, M. Toha Arafat, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang dinilai berhasil menyusun laporan keuangan secara baik dan tepat waktu. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
"Keberhasilan ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan. Ini tidak hanya mencerminkan kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, tetapi juga menjadi bukti bahwa kolaborasi antara Pemprov Jambi dan BPK telah berjalan dengan baik," ujarnya.
Ia menambahkan, laporan keuangan yang disusun dengan baik akan memudahkan proses evaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Meski kembali memberikan opini WTP, BPK juga menyampaikan sejumlah catatan hasil pemeriksaan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Jambi sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola keuangan daerah.
Mengakhiri sambutannya, M. Toha Arafat menyampaikan sebuah pantun yang mengundang tepuk tangan peserta sidang. “Candi Muaro Jambi berdiri megah, warisan sejarah tetap lestari. Provinsi Jambi terus berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK, demi tata kelola yang semakin baik dan negeri yang lebih berseri.”
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP untuk ke-14 kalinya. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
"WTP adalah cermin kesungguhan kita dalam mengelola keuangan daerah secara baik. Pemeriksaan ini memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, didukung pengungkapan yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta sistem pengendalian internal yang baik," kata Al Haris.
Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK harus dimaknai sebagai masukan yang konstruktif untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Menurut Al Haris, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan integritas, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, serta menjaga pengelolaan keuangan daerah agar tetap tertib, efisien, efektif, dan bebas dari penyimpangan.
Gubernur juga memastikan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti secara sistematis, tepat waktu, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dan berkelanjutan.
