Edi Purwanto Harap Penyusunan APBD Tak Melupakan 7 Indikator Kesejahteraan Nasional

By Redaksi 06 Apr 2022, 12:25:03 WIB Jambi
Edi Purwanto Harap Penyusunan APBD Tak Melupakan 7 Indikator Kesejahteraan Nasional

GEMILANGPOS.COM,-  Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto berharap agar proses penyusunan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 tidak melupakan 7 indikator nasional dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ini disampaikannya kepada awak media usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi tahun 2023 di Ballroom BW Luxury Hotel, Selasa (5/4/2022).

“Sehingga bukan hanya APBD berbasis proyek tapi berbasis pemberdayaan juga penting,” jelas Edi Purwanto.

7 indikator kesejahteraan nasional yang dimaksud Edi adalah penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian, penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendapatan per kapita, dan angka gini rasio sebagaimana disampaikan oleh Komisi Pemberantasan (KPK), Firli Bahuri, di gedung DPRD Provinsi Jambi beberapa waktu silam.

Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Merujuk pada Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM. SPM adalah urusan pemerintahan konkuren wajib (urusan bersama pemerintah dan daerah) terkait pelayanan dasar yang mencakup 6 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pusat, ketenteraman, keselamatan umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial .

Edi juga meminta Bappeda dan OPD di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dapat memformulasikan agar program-program bantuan dari Pemprov Jambi dapat ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas.

“Misalnya pak Gubernur tahun ini ada skitar 1500 bantuan untuk UMKM, untuk pemula, mak mak dan milenial. Sementara desa/kelurahan kita ada 1562, artinya 1 orang per desa aja nggak bisa, bagaimana ini bisa kita tingkatkan,” terang Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini.

Lebih lanjut Edi menambahkan bahwa proses pembahasan APBD di DPRD akan berjalan lebih cepat jika pemprov telah menyusun RKPD dan KUA-PPAS dengan jelas, berdasarkan 7 indikator kesejahteraan, menerapkan SPM dan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan.

Ditanya terkait Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Jambi, Edi menjawab bahwa ada sekitar 1500-an usulan Pokir DPRD Provinsi Jambi yang telah disampaikan ke eksekutif dan diinput ke dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Ia menjelaskan bahwa Pokir adalah aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD termasuk saat pelaksanaan reses.

“Kami harap Bappeda dapat merespon dengan baik, karena ini hasil reses teman-teman dewan, dan konstitusional,” pungkasnya. (Adv)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

+ Indexs Artikel

Berita Terbaru

Berita Utama

Berita Pilihan

Berita Populer

View all comments

Write a comment