PEKANBARU - Pengamat sosial politik dari Universitas Riau Saiman Pakpahan, SIP, MSi meminta elit politik di Riau untuk menghentikan pertikaian yang terjadi saat ini.Sebab, pertikaian yang viral di media sosial itu sama sekali tidak bermanfaat bagi masyarakat dan tidak ada nilai-nilai edukasinya. 

“Untuk para elit Riau yang dalam anggapan sebagian publik sekarang sedang bertikai, sebaiknya sudahilah pertelagahan tersebut. Tak ada gunanya, karena tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Pola-pola kampanye hitam yang memicu konflik seperti itu juga tidak bagus untuk di depannya. Jangan sampai negeri ini dilanda konflik," kata Saiman Pakpahan kepada media ini, Selasa (11/4/2023) di Pekanbaru, menghadapi konflik yang terjadi antara Wakil Gubernur dengan Gubernur Riau terkait anggaran bantuan untuk mesjid dalam kegiatan Safari Ramadhan.

Saiman menduga, pemotongan anggaran bantuan mesjid itu sengaja ditarik-tarik menjadi konsumsi politik sekaligus dijadikan sebagai "kampanye hitam" terhadap Gubernur Syamsuar. “Seolah-olah Gubri Syamsuar telah berlaku zolim karena mengurangi jumlah bantuan yang akan diserahkan Wagubri,” kata Saiman. 

Padahal, kalau dilihat dalam struktur jabatan, seorang Gubernur berhak membuat kebijakan, termasuk soal pemotongan anggaran itu. Lagi pula, kata Saiman, tidak ada aturan yang dilanggar dalam masalah bantuan tersebut.

"Posisi Pak Edy Natar itu adalah wakil gubernur. Wakil ya tetap wakil. Tidak bisa pula sama dengan Gubernur," ujar Saiman Pakpahan "Kalau dia mau (mengatur hal) itu juga, dia harus jadi gubernur dulu," kata Saiman lagi.

Karena itu pula, kata Saiman, seharusnya wakil gubernur waspada dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kegaduhan, masalah apa pun yang sedang terjadi atau dirasakannya. 

"Ya kembali ke posisi tadi. Pak Wagub harus menerima apapun yang diputuskan oleh Gubernur, karena dia wakil. Kecuali posisinya setara, dia bisa berdebat. Tapi kalau posisinya lebih rendah, dia harus tunduk kepada gubernurnya," lontar Saiman lagi.

Sebelumnya, suara rekaman Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution yang terdengar sedang marah-marah beredar luas di media sosial. Dalam rekaman itu, Wagub tidak terima jika bantuan dana mesjid yang akan diserahkannya dalam kegiatan safari ramadhan ke berbagai daerah di Riau dipotong 50 persen, dari Rp50 juta menjadi Rp25 juta. 

Pasalnya, kata Edy Natar, sebelum kegiatan safari ramadhan dimulai, dia dan Gubernur sudah melarang masing-masing membawa bantuan Rp50 Juta untuk diserahkan ke mesjid-mesjid yang akan dikunjungi mereka. "Tiba-tiba sekarang (di perjalanan Safari Ramadhan) dipotong menjadi Rp25 juta. Selama ini saya diam. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ini (bantuan mesjid,red), saya tidak akan tinggal diam dan tidak bisa menerima ketidakadilan ini," kata Edy Natar dalam rekaman suara tersebut.

Menariknya, pasca-rekaman suara itu, tiba-tiba Senin (10/4/2023) kemarin beredar luas pesan whatsapp Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution yang meminta para caleg Nasdem memanfaatkan kegiatan safari ramadhan Wagubri untuk mensosialisasikan diri.

"Saya sudah menghubungi kk Johny Charles untuk disampaikan kepada masing masing ketua DPD Nasdem agar segera berkoordinasi dengan pengurus mesjid yang sekiranya berminat akan dikunjungi oleh tim safari Ramadan Provinsi pimpinan Wagubri (akan ada bantuan dari provinsi untuk masing masing mesjid sebesar @ Rp 50jt termasuk bantuan lainnya ).Untuk yang akan ikut rombongan Wagubri, ada perwakilan dari BAZNAS, BRK Syariah dan BPJS," tulis Edy Natar Nasution dalam posisinya sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem dalam WA tersebut.

Kabarnya, WA yang beredar tersebut merupakan sebuah jawaban mengapa anggaran bantuan mesjid yang akan diserahkan Wagubri pengurangan Gubernur. Sebab, kegiatan safari ramadhan Wagubri dinilai telah "diboncengi" oleh kepentingan politik karena adanya mobilisasi terhadap para caleg untuk menghadiri safari ramadhan tersebut. 

Kepada media yang melakukan konfirmasi, Edy Natar Nasution kemudian membantah tudingan memanfaatkan kegiatan safari ramadhan menjadi "safari politik".

“Siapa bilang safari politik? Wajar bila saya sebagai ketua dewan pakar Nasdem turun ke daerah sembilan kepada ketua DPD di daerah untuk bersama-sama silaturahim yang ada di sana,” katanya memberi alasan. (**)