Harga LPG 12 Kg Naik, DPRD Jambi Ingatkan Ancaman Efek Domino ke Ekonomi Masyarakat
Gemilangpos.com, Jambi - Kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram (LPG 12 kg) kini menjadi sorotan serius kalangan legislatif. Kebijakan ini dinilai berdampak langsung pada masyarakat, khususnya kelompok menengah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.
Sebagai representasi lembaga legislatif, DPRD Provinsi Jambi menilai isu ini krusial karena berpotensi memicu tekanan ekonomi yang lebih luas. Tak hanya menambah beban pengeluaran rumah tangga, kenaikan harga LPG 12 kg juga dikhawatirkan menimbulkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok lainnya.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa kenaikan harga LPG nonsubsidi harus disikapi secara serius dan terukur oleh semua pihak, terutama pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait.
Menurutnya, dari sisi dampak ekonomi, kenaikan harga LPG 12 kg berisiko memicu “efek domino” di tengah masyarakat.
“Meskipun ini kategori nonsubsidi, pengguna utamanya adalah masyarakat menengah dan pelaku usaha kecil. Jika terus naik, ini akan menambah beban biaya hidup masyarakat di tengah kondisi harga pangan yang juga fluktuatif,” ujarnya.
Ivan juga mengingatkan adanya potensi pergeseran konsumsi dari LPG 12 kg ke LPG 3 kg bersubsidi. Ia menilai kondisi ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Kalau harga 12 kg semakin tinggi, sangat mungkin masyarakat beralih ke gas 3 kg. Ini berbahaya jika tidak dikendalikan, karena bisa mengganggu ketersediaan gas subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengawasan distribusi LPG 3 kg agar tetap tepat sasaran. Aparat terkait juga diminta meningkatkan pengawasan guna mencegah praktik penyalahgunaan seperti pengoplosan yang kerap terjadi akibat disparitas harga.
Tak hanya itu, Ivan mendorong pemerintah daerah bersama Pertamina untuk mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan, termasuk melalui pelaksanaan operasi pasar jika terjadi gejolak harga yang tidak wajar di tingkat pangkalan maupun pengecer.
Ia juga meminta adanya transparansi kepada publik terkait alasan kenaikan harga LPG tersebut.
“Kita perlu tahu apakah ini dipengaruhi harga kontrak LPG dunia seperti CP Aramco atau karena faktor distribusi dan logistik. Ini penting agar masyarakat tidak berspekulasi,” tambahnya.
Di sisi lain, perhatian juga diarahkan pada perlindungan pelaku UMKM yang selama ini sangat bergantung pada LPG 12 kg sebagai sumber energi utama. Tanpa kebijakan yang berpihak, kenaikan harga gas berpotensi mendorong kenaikan harga produk, khususnya di sektor kuliner, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi daerah.
“Pemerintah perlu memikirkan skema bantuan atau insentif bagi UMKM. Jangan sampai mereka terpaksa menaikkan harga jual yang akhirnya membebani masyarakat luas,” katanya.
Dengan berbagai potensi dampak tersebut, DPRD Provinsi Jambi menilai diperlukan pengawasan ketat, koordinasi lintas sektor, serta kebijakan yang responsif dan berpihak pada masyarakat agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga di tengah dinamika kenaikan harga energi.