Gubernur Jambi Al Haris Ajukan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Provinsi Jambi Naik Jadi Rp3,97 Triliun
Gemilangpos.com, Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (14/9/2026).
Penyampaian Ranperda Perubahan APBD ini menjadi tahapan penting pembahasan bersama DPRD untuk menyesuaikan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta kebutuhan pembangunan daerah sesuai perkembangan kondisi di tahun anggaran berjalan.
Dalam paparannya, Al Haris mengungkapkan target pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 naik menjadi Rp3,97 triliun, meningkat dari APBD murni sebesar Rp3,75 triliun.
“Penyesuaian pendapatan dan belanja daerah ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan yang terjadi, sehingga program dan kegiatan pemerintah daerah tetap dapat berjalan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.
PAD Naik 8,8 Persen
Kenaikan pendapatan daerah ditopang oleh meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, PAD ditargetkan mencapai Rp2,11 triliun, bertambah Rp171,15 miliar atau sekitar 8,8 persen dibanding target sebelumnya sebesar Rp1,94 triliun.
Peningkatan PAD berasal dari kenaikan target pajak daerah sebesar Rp114,82 miliar, retribusi daerah Rp2,90 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp53,42 miliar. Sementara target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap sebesar Rp111,29 miliar.
Selain PAD, pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penyesuaian dengan kenaikan Rp45,7 miliar atau 2,53 persen, terutama dari Dana Transfer Umum melalui komponen Dana Bagi Hasil.
Belanja Daerah Jadi Rp4,04 Triliun
Seiring meningkatnya pendapatan, struktur belanja daerah juga mengalami perubahan. Dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp4,04 triliun, naik Rp199,78 miliar atau sekitar 5,2 persen dibanding APBD murni sebesar Rp3,84 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi Rp2,98 triliun, belanja modal Rp275,22 miliar, belanja tidak terduga Rp2,78 miliar, dan belanja transfer Rp777,37 miliar.
Penyesuaian dilakukan melalui pergeseran anggaran, pengurangan anggaran, hingga rasionalisasi sejumlah program dan kegiatan perangkat daerah agar lebih tepat sasaran.
Di sisi pembiayaan, penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) disesuaikan menjadi Rp68,60 miliar berdasarkan hasil audit BPK, atau turun Rp17,07 miliar dari target sebelumnya. Adapun pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan.
Karhutla Jadi Perhatian Serius
Dalam rapat paripurna yang sama, Gubernur Al Haris turut memaparkan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi.
Ia menyebut luas lahan terdampak Karhutla telah mencapai sekitar 2.975 hektare. Berdasarkan penanganan di lapangan, sekitar 80 persen kebakaran diduga terjadi akibat pembakaran yang disengaja.
“Delapan puluh persen lahan terbakar sengaja dibakar, ada tujuh puluh lima kasus di Polda Jambi,” tegas Al Haris.
Pemerintah Provinsi Jambi saat ini terus memantau perkembangan 134 titik hotspot dan sejumlah titik api aktif yang berada di Kumpeh, Sungai Gelam, Bajubang, serta kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang.
Untuk mempercepat pemadaman, Pemprov Jambi mengerahkan empat unit helikopter water bombing yang terus beroperasi di wilayah terdampak.
Selain itu, 81 posko Karhutla telah diaktifkan di berbagai daerah dengan dukungan sekitar 7.302 personel dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, hingga relawan.
Ajak DPRD Kawal Pembangunan
Menutup penyampaiannya, Al Haris menegaskan Perubahan APBD 2026 harus tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengajak DPRD, perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan seluruh elemen masyarakat menjaga sinergi agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Provinsi Jambi.
“Sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Jambi akan menjadi faktor pendorong yang penting agar pembangunan berjalan efektif dan efisien,” pungkasnya.