SIAK - Rencana pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kabupaten Siak. Mendapat dukungan dari anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Riau II, Syahrul Aidi Maazat.

Dukungan itu disampaikan saat mendengar Expose Rencana Pembangunan Unit Air Baku dan Instalasi Penggolahan Air (IPA) KITB kecamatan Sungai Apit di Kantor Balai Prasarana Permungkiman Wilayah Riau Pekanbaru, Sabut, (12/9/2020).

Hadir dalam acara itu Ketua dan Wakil Ketua DPRD Siak, Kanwil Balai Prasarana Permungkiman Wilayah Riau, Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Riau Syahrul Aidi Maazat, Kepala Dinas PUPR Siak dan Tarukim Irving Kahar, Kepala Bapeda Siak Wan Yunus, Direktur KITB, Suharto, Perwakilan Dinas PU Riau, dan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Indragiri Rokan Wilayah Riau.

"Hari ini kita mengajukan pembangunan unit air baku dan Instalasi Penggolahan Air (IPA) di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Sebelumnya sudah dilakukan kajian oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Indragiri Rokan Wilayah Riau. Tentu kita mengharapkan dukungan dari anggota DPR RI yang membidang Infrastruktur, harapan kita poyek ini bisa terealisasi tahun depan," ujar Alfedri.

Lanjut, Alfedri bahwa KITB merupakan kawasan strategis yang akan memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi di kawsan Riau. Itu karena kawasan pelabuhan di Dumai sudah melebihi kapasitas yang antreannya sudah sampai lima hari.

"Dengan posisi Siak yang strategis, KITB sudah banyak menjadi tempat ekspor cangkang. Tapi persoalannya air bersih belum ada, listrik hampir selesai, tinggal membangun transmisinya. Kita harapkan perjuangan dari DPR RI, mudah-mudahan tidak dalam waktu lama dapat terealisasi," ungkapnya.

Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Riau II, Syahrul Aidi Maazat menyampaikan dirinya akan memperjuangkan pembangunan Sistem pengelolaan Air Minum di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kabupaten Siak.

"Bahan ini (SPAM) akan kami sampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Insya Allah kita perjuangkan, mudah-mudahan bisa terwujud,"sebutnya. 

Hal ini menurutnya juga selaras dengan visi presiden yakni ditargetkannya "zero" kelangkaan air bersih. Selain itu, kebijakan pembangunan infrastruktur ini juga bermanfaat untuk ekonomi dan investasi di KITB. Nanti dengan adanya persediaan air tentu akan menunjang adanya investasi.

"Ini belum terealisasi karena daerah mengusulkan tidak sampai pada rapat dengar pendapat, karena dulu tak ada Anggota DPR asal Riau di Komisi V. Dengan kapasitas yang ada nanti ini akan kita perjuangkan," tandasnya. (Adv)