GEMILANGPOS.COM - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan pendampingan penyusunan rencanan kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Rabu 10 Mei 2023.

Kegiatan yang bekerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau dan digelar di aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati (Wabup) H Syamsudin Uti selaku Ketua TPPS Kabupaten Inhil.

Ketua Panitia Pelaksana H Asril dalam laporannya menyampaikan, tujuan pelaksanaan kegiatan pendampingan khusus rencana kerja ini adalah sebagai upaya untuk memastikan tersusunnya rencana kerja tahun 2023.

"Dengan peserta 30 orang yang terdiri dari anggota bidang pelayanan intervensi sensitif dan spesifik, anggota bidang perubahan perilaku dan pendamping keluarga, anggota bidang koordinasi, konfergensi dan perencanaan, anggota bidang data, monitoring, evaluasi dan knowledge management serta anggota TPPS Inhil," ujarnya.

Sedangkan Koordinator Program Manager Satgas Stunting Perwakilan BKKBN Riau Fachrurozi mengungkapkan, saat ini telah dilakukan berbagai upaya untuk menekan angka kekerdilan pada anak, satu diantaranya membentuk TPPS.

"Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Hal ini terjadi karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi," ujarnya.

Stunting disebabkan oleh banyak faktor, seperti ekonomi keluarga, penyakit atau infeksi yang berkali-kali. Kemudian, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan masalah non kesehatan. Stunting juga dipengaruhi oleh aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi yang balita.

Sementara itu, Wabup Syamsuddin Uti dalam arahannya mengatakan, sesuai dengan instruksi Presiden bahwa Inhil masih memiliki resiko stunting yang tinggi dan perlu perhatian seluruh pihak.

"Karenanya, penanganan stunting jangan hanya di desa-desa saja, RT/RW dan kelurahan juga perlu. Untuk itu, diharapkan koordinasi dan kerjasama semua pihak dengan membuat perencanaan yang terukur untuk penanganan Stunting di Kabupaten Indragiri Hilir," terangnya.

Melalui kegiatan ini, lanjut Wabup, hendaknya memberikan penguatan, pembinaan dan pendampingan terkait berbagai hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di lapangan, mengidentifikasi permasalahan, mencari solusi serta memberikan rekomendasi dan pendampingan berkelanjutan.

"Adapun yang ingin dicapai, yakni menurunkan pravelensi Stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi dan memperbaiki pola asuh. Termasuk juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas akses air bersih, serta juga Rencana Kerja Daerah dalam percepatan penurunan Stunting," imbuhnya.