Inhil- Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perjalanan dinas desa serta tata cara pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi kepala desa, sebuah Focus Group Discussion (FGD) digelar di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Acara ini dihadiri oleh narasumber dari Inspektorat dan Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hilir.
FGD ini diadakan sebagai langkah konkret dalam mendukung reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di tingkat desa. Para peserta FGD terdiri dari kepala desa, dan perangkat Desa, serta unsur pemerintah setempat. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan beberapa isu penting yang berkaitan dengan perjalanan dinas desa dan tata cara pelaporan LHKPN.
Narasumber dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir memberikan wawasan yang mendalam tentang pengawasan perjalanan dinas desa. Mereka menjelaskan prosedur dan regulasi yang harus diikuti oleh kepala desa dan anggota BPD ketika melakukan perjalanan dinas. Hal ini mencakup pembuatan surat tugas, perencanaan anggaran, penggunaan dana, serta pelaporan akhir perjalanan dinas. Diskusi berfokus pada upaya mencegah potensi penyalahgunaan anggaran desa dalam perjalanan dinas.
Selain itu, narasumber dari Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan secara rinci mengenai tata cara pelaporan LHKPN bagi kepala desa. Mereka memberikan informasi tentang ketentuan hukum, jenis harta yang harus dilaporkan, serta mekanisme pelaporan yang tepat. Diskusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepala desa memahami sepenuhnya kewajiban mereka dalam melaporkan harta kekayaan mereka secara transparan dan akurat.
Pemerintah Desa Keritang berbagi pengalaman tentang upaya yang telah dilakukan oleh desanya untuk meningkatkan transparansi perjalanan dinas dan pelaporan LHKPN. Ia menekankan pentingnya kesadaran akan etika dan integritas dalam pelayanan publik, serta kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan BPD.
Acara berlangsung dengan penuh semangat, dan peserta FGD muncul dengan gagasan-gagasan konstruktif untuk meningkatkan praktik perjalanan dinas desa dan pelaporan LHKPN. FGD ini diharapkan akan menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel di Kabupaten Indragiri Hilir.
