Hal tersebut diungkapkan pengusaha di bawah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Penyerapan diberbagai bidang, seperti kesehatan baru 1,54%, perlindungan sosial di 28,63%, insentif usaha 6,8%, UMKM 0,06%, korporasi 0% dan sektoral pada 3,65%, ini akan membuat tekanan terhadap pemulihan kesehatan, jejaring pengamanan sosial dan perekonomian menjadi lebih berat," Kata Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani dalam keterangan resmi dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (3/7).

Jika kondisi itu tidak juga bisa dipenuhi oleh kalangan birokrat, maka dunia usaha akan semakin terjepit. Lebih ekstrim, Rosan menilai di kuartal III 2020 akan terjadi kontraksi ekonomi, bahkan terjadinya resesi apabila tidak terjadi peningkatan ketepatan, kecepatan, dan keterpaduan dalam kebijakan pemulihan ekonomi. Hal ini juga sudah diwanti-wanti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Risiko terjadinya kelumpuhan permanen di beberapa unsur dalam dunia usaha cukup tidak bisa diremehkan apabila pemulihan daya beli dan daya produksi tidak dilakukan secara inklusif, cepat, dan masif," tandasnya.

Sejumlah sektor yang dikhawatirkan tumbang justru yang memberikan devisa besar pada kondisi normal. Di antaranya pariwisata yang tahun 2019 lalu memberikan realisasi devisa sebesar Rp 280 triliun. Saat ini justru sebaliknya, dunia usaha justru terjepit, termasuk banyak pegawai yang harus menganggur.

"Kadin Indonesia telah memberikan pandangan sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi (2,96%) di kuartal I tidak akan setinggi prakira sebelumnya dan bahkan beberapa faktor yang memperlambat pertumbuhan di kuartal I semakin nyata dialami dunia usaha ataupun sektor riil di kuartal II 2020," sebut Rosan.***