Seperti di kutip dari CNBC Indonesia, Penempatan dana ke BPD ini akan menggunakan skema yang sama dengan penempatan dana di bank Himbara. Dana ini juga diperuntukkan bagi BPD agar bisa melakukan restrukturisasi kredit hingga subsidi bunga bagi masyarakat paling terdampak pandemi Covid-19.

Adapun, BPD yang rencananya ditempatkan dana pemerintah tersebut di antaranya BPD Jabar (Bank bjb) BPD DKI (Bank DKI), BPD Jateng (Bank Jateng) dan BPD Jatim (Bank Jatim).

Saat dikonfirmasi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin mengatakan, Kementerian Keuangan masih membahas terkait hal tersebut. Saat ini juga Kemenkeu masih fokus untuk mengevaluasi dana yang telah ditetapkan di bank BUMN.

"Belum final. Jadi, bisa jadi, bisa nggak. Kita mau fokuskan pada yang Rp 30 triliun dulu, evaluasi," kta Masyita, Jumat (3/7/2020).

Sementara, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengaku belum mendapatkan info tersebut. Ia meminta menunggu untuk disampaikan secara resmi oleh Sri Mulyani.

"Nanti tunggu resminya dari bu Menteri Keuangan [Sri Mulyani] bila ada kebijakan lainnya ke depan," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (3/7/2020).

Sebelumnya, pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun kepada bank BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN).

Penempatan dana ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 70/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Secara rinci, Bank Mandiri kedapatan Rp 10 triliun, Bank Rakyat Indonesia Rp 10 triliun dan kemudian Bank Negara Indonesia Rp 5 triliun dan Bank Tabungan Negara Rp 5 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, uang tersebut sudah masuk di kas masing-masing bank Himbara sejak Rabu (24/6/2020). Setelah dana masuk ke bank-bank BUMN itu, maka pemerintah akan terus mengawasi dan melakukan evaluasi penyaluran dana tersebut kepada masyarakat yang paling terdampak Covid-19.

Evaluasi akan dilakukan setiap 3 bulan sekali dan jika memang bisa membantu pemulihan ekonomi, maka program ini akan diperpanjang dengan jangka waktu yang lebih lama. Misalnya saat ini ditempatkan selama 3 bulan, dan selanjutnya bisa menjadi 6 bulan.

"Presiden minta diperpanjang tapi kami lakukan bertahap dan penempatan dana dievaluasi tiap 3 bulan. Kita terus monitoring per bulan ke masing-masing bank bagaimana penggunaan dana tersebut. Sehingga mekanismenya adalah revolving dengan penempatan dana 3 bulan di revolve untuk nanti 6 bulan dan seterusnya," ujarnya di Gedung DPR RI, Senin (29/6/2020).

Menurutnya, penempatan dana dilakukan di Bank Himbara karena bisa diawasi atau monitoring langsung oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setiap bulan, sehingga tidak akan ada penyalahgunaan dari dana tersebut.

"Kebijakan dilakukan secara transparan dan keputusan penyaluran dana juga dilakukan secara terbuka. Monitoring akan dilakukan oleh internal Kemenkeu dan BPKP dan juga aparat penegak hukum," jelasnya.

Lanjutnya, dalam penempatan dana pemerintah di bank Himbara ada dua hal yang dilarang. Pertama, menggunakan dana tersebut untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) dan kedua, dilarang digunakan untuk transaksi valuta asing (valas).

Dengan demikian monitor ketat akan dilakukan gara dana yang ditempatkan di perbankan benar-benar bisa membantu likuiditas perbankan dalam memberikan restrukturisasi hingga subsidi bunga kepada masyarakat terutama UMKM.

"Ini diharapkan bisa memberikan dampak ke sektor riil secara lebih nyata." Pungkasnya. ***