GEMILANGPOS.COM TEMBILAHAN - Dalam Rapat Paripurna tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah seputar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2021, Penyertaan Modal Daerah kepada BPR Gemilang serta Perubahan Peraturan tentang Badan Musyawarah Desa.  DPRD Inhil meninjau dan mempertanyakan kembali tidak maksimalnya perjalanan proyek pembangunan yang tertua dalam APBD tahun 2022, padahal anggaran sudah disahkan per 30 November 2021.

"Sudah 7 bulan sejak APBD tahun 2022 kita sahkan, hingga saat ini kami melihat hanya satu pembangunan yaitu gedung guna pelayanan satu pintu atau Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dilelang dan dikerjakan, sementara banyak paket proyek yang lebih mendesak dan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat , seperti jalan dan jembatan tidak ada kemajuan sama sekali, sepertinya kita tidak mau belajar dari kekurangan tahun sebelumnya, " ungkap DR H Ferryandi ST MM MT, Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Senin (27/06/22).

Lebih, Ferryandi menegaskan bahwa mendahulukan pembangunan yang jauh dengan kebutuhan dan hajat hidup orang banyak masih terbatas slogan, kita melihat dengan jelas bagaimana susah dan terkendalanya sebagian besar masyarakat Sebagai akibat dari hancurnya infrastruktur dan anjlok harganya komoditas andalan, seperti Sawit, Kelapa Rakyat dan Pinang, serta tidak diperparah APBD sebagai salah satu faktor yang menstimulus ekonomi masyarakat.

Dengan anjloknya komoditi Sawit dari Rp3200 menjadi Rp200,- Kelapa Rakyat dari Rp 3000 jadi Rp 1700 dan Pinang dari harga Rp 12.000 anjlok jadi Rp 4000,-. Harusnya ekonomi masyarakat bisa terbantu jika APBD berjalan maksimal awal tahun, karena para pekerja bisa memanfaatkan pekerjaan proyek pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun yang terjadi sebaliknya, para petani dan buruh tani saat ini menganggur dan tidak punya pilihan pekerjaan yang lain, " papar Ferryandi.

Katanya lagi, DPRD atas pengalaman dan keinginan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, secara maraton berupaya mengesah APBD sebelum tahun berjalan, agar bisa dilaksanakan pada awal tahun.

"Kita berkaca dari pengalaman, jika hanya mengandalkan komoditas perkebunan, masyarakat kita sering mendapatkan tantangan dari harga komoditas, para petani dan buruh tani seharusnya tidak menganggur jika ada pekerjaan pembangunan. Untuk itu kita bekerja keras agar APBD sebagai penstimulus ekonomi kita sah secepat mungkin dengan harapan kondisi seperti yang terjadi saat ini tidak terlalu berdampak pada ekonomi masyarakat kita, karena jika ekonomi turun, kerawanan sosial juga akan meningkat, " jelas Politisi Partai Golkar Inhil ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H Syamsuddin Itu dalam kesempatan itu menyatakan bahwa apa yang menjadi keluhan masyarakat melalui wakilnya di DPRD merupakan seperti penyampaian Ketua DPRD, H Ferryandi adalah hal yang sebenarnya.

"Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan ketua tadi, artinya jika kita ingin menggelar pembangunan yang berpihak kepada masyarakat kita berkorban, karena pada dasarnya adalah tumpahan darah kita bersama, mari kita bangun dengan jumlah tenaga, mari kita kurangi kegiatan yang bersifat seremonial." , " kata Syamsuddin Uti yang disambut tepuk tangan peserta rapat paripurna. (***)